Apakah demokrasi di Indonesia telah sesuai dengan nilai-nilai di Indonesia? Kita bukanlah bangsa komunis, bukan pula bangsa liberal. Keadilan menurut kita bukanlah keadilan menurut komunis dimana setiap orang punya porsi yang sama tanpa dilihat tanggung-jawab yang diembannya.
Apakah adil jika seorang direktur digaji sama dengan gaji bagi petugas kebersihan? Siapakah yang menunjuk seseorang sebagai kepala adat? Apakah orang-orang awam ataukah orang-orang yang memahami adat? Jika semua orang, baik berilmu maupun tidak, memang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan, mengapa anak-anak di bawah umur tak berhak? Karena mereka dianggap belum paham. Jadi, sebenarnya, yang berhak untuk memilih adalah mereka yang paham.
Di Amerika, orang yang telah berumur 18 tahun dianggap telah paham tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin dan wakil rakyat. Tetapi di Indonesia, melihat nilai-nilai budaya Indonesia, mereka yang pantas memilih adalah orang-orang bijak dan cendikia di bidang kepemimpinan. Saya tidak tahu apakah dalam Kristen diatur bagaimana memilih pimpinan yang benar. Tetapi di dalam Islam, masalah kepemimpinan ini telah dibahas dalam Al-Qur’an dan Hadits. Ulama-ulama atau pun para cendikia Muslim banyak yang paham tentang hal ini.
Di negara liberal, seorang pendeta mempunyai hak suara yang sama dengan seorang bandar narkoba ataupun mucikari. Tetapi di Indonesia, di mana budaya luhurnya tidak membenarkan seorang penjahat dan orang awam ikut dalam pemilihan kepala adat, sistem demokrasi memerlukan re-embodiment. (Orang-orang JIL sering bicara tentang re-embodiment hukum Islam, tetapi tak pernah bicara tentang re-embodiment sistem barat. Mereka menerima sepenuhnya sistem barat, tetapi mereka merombak hukum Islam. Terciumlah westerenisasi mereka yang sangat busuk.)
Adilkah jika hak memilih hanya diberikan kepada para pakar? Kita tidak memberikan hak memilih kepada anak di bawah umur dan mereka yang cacat mental serta terganggu jiwanya. Kenapa? Karena mereka dianggap tidak paham. Apakah setelah mereka berusia 17 tahun atau dinyatakan sembuh kemudian ada jaminan bahwa mereka paham? Pahamkah seseorang yang hadir dalam kampanye hanya untuk dangdutan? Pahamkah seseorang yang hadir dalam kampanye hanya karena dibayar? Pahamkah seseorang yang memilih hanya karena slogan-slogan manis sang juru bicara partai? Pahamkah seseorang yang memilih hanya karena akronim-akronim yang dipaksakan?
Kepahaman seseorang dalam suatu bidang tidak hanya ditentukan dari usia dan kesehatan aqal dan jiwa. Tetapi dari pembelajaran yang mendalam. Tidak sama kedudukan mereka yang paham dan yang tidak paham. Apakah Anda akan menyerahkan pemilihan material dan komposisi material bagi rumah Anda kepada orang yang tak paham soal membangun rumah? Tentu Anda akan menyerahkan persoalan itu kepada ahlinya, yaitu insinyur yang telah belajar secara mendalam dan menyeluruh serta berpengalaman di bidang bangunan.
Jauh di masa lalu, kitalah yang pertama kali meneriakkan di tengah-tengah kelompok masyarakat kata-kata, “Kebebasan (Liberte), persamaan (egalite) dan persaudaraan (fraternite)” Kata-kata yang berulang kali diucapkan sejak saat itu oleh para pembeo yang bodoh yang mengejar-ngejar umpan ini dan mempengaruhi kesejahteraan dunia, kebebasan individu sesungguhnya, yang sebelumnya sangat dijaga terhadap tekanan masyarakat. Orang-orang non-Yahudi tidak dapat mengerti apa pun berkenaan dengan kata-kata yang mudah diucapkan tersebut, karena keabstrakannya; tidak mencatat kontradiksi dalam makna dan hubungan timbal-baliknya; tidak melihat bahwa di alam tidak ada kesetaraan, tidak mungkin ada kebebasan; bahwa alam itu sendiri telah mengokohkan ketidak-setaraan fikiran, karakter, dan kapasitas, sebagaimana kekalnya alam dalam menegakkan subordinasi terhadap hukumnya. (Protokol Zionis 1:25)
Para administrator yang akan kita pilih dari masyarakat, dengan pertimbangan yang ketat atas kepatuhan dan loyalitas mereka, bukanlah orang-orang yang dilatih dalam hal seni pemerintahan. Oleh karena itu, mereka dengan mudah dapat menjadi pion-pion dalam permainan kita. (Protokol Zionis 2:2)
Yahudi paham bahwa masing-masing orang itu memiliki kapasitas yang berbeda dalam berbagai bidang. Orang yang pantas menjadi pemimpin harusnya adalah yang memang ahli benar dalam hal kepemimpinan, politik, dan hukum. Sedangkan yang tak mengerti politik, walau pun ia seorang insinyur mesin yang jenius, ia tak pantas dijadikan pemimpin suatu negara. Persamaan hak dalam demokrasi hanyalah jerat-jerat halus untuk menangkap mangsa dan sebagai sarana yang dapat menarik orang-orang dari seluruh pelosok dunia agar mendukung perjuangan Zionis. Kontradiksi ini, yang digambarkan dengan burung berkepala dua dan saling bertolak-belakang, merupakan awal dari kekacauan (chaos).
Satu orang insinyur tentu lebih utama dari seribu orang awam di bidang tertentu. Siapa yang Anda dengar ketika Anda ingin membuat mobil? Apakah suara dari dua ribu orang awam, ataukah dua 
orang insinyur? Siapa yang lebih Anda dengar ketika memilih pakaian? Seribu orang awam, ataukah satu orang desainer busana?
Jika dalam hal-hal seperti itu kita mengutamakan orang yang paham seribu kali dari orang awam, mengapa tidak kita berlakukan dalam memilih wakil rakyat dan presiden? Mengapa tidak ada syarat yang lebih ketat untuk calon pemilih? Misalnya hanya boleh bagi para sarjana hukum, sarjana agama terutama yang paham kekhalifahan, sarjana ekonomi, atau bahkan dipersempit lagi menjadi bagi mereka yang benar-benar diakui kepakarannya.
Saya memang tak setuju sama sekali dengan demokrasi. Karena, demokrasi merupakan sistem yang digembar-gemborkan Zionist agar digunakan oleh bangsa non-Yahudi guna menciptakan orde kekacauan. Tetapi, jika memang mau menggunakan sistem demokrasi, hendaknya perlu dire-embody sehingga sesuai dengan nilai-nilai luhur di Indonesia.
Tinggalkan Balasan